GOWA – Anggota DPR RI, Hamka B Kady melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan secara khusus menyisir Kabupaten Gowa, pada Rabu (10/8/2022).

Baca Juga : Dukung Pembangunan Kabupaten/Kota Wilayah Pesisir, Kemendagri: Perlu Konsistensi Alokasi Penganggaran Kelautan-Perikanan

Rangkaian kegiatan menyapa masyarakat Gowa diawali dengan peletakan batu pertama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.

Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Proyek Skala Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di bantaran Sungai Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.

Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan Sulsel I ini menjelaskan, Program Kotaku bersifat pemberdayaan masyarakat, dimulai dari perencanaan, pengerjaan, hingga pemeliharaan. Hal ini tentu akan menumbuhkan daya beli masyarakat karena adanya penghasilan dari pengerjaan proyek ini.

Setelahnya, Hamka dan tim melanjutkan giat silaturahmi bersama majelis ta’lim se Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.

Di titik ini Anggota Komisi V bidang infrastruktur itu mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan hingga berharap adanya kucuran program bedah rumah.

Silaturahmi dilaniutkan ke Desa Kampili Kecamatan Pallangga seraya meninjau Proyek pembangunan Pompanisasi di wilayah tersebut.

Terakhir, ia menggelar silaturahmi dan peninjauan Program SPALD-T di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

Kehadiran Legislator berlatar belakang akademisi itu menjadi suplemen bagi masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sambutan hangat warga tampak jelas. Hamka pun tak canggung berinteraksi dengan menyalami serta melayani swa foto bersama warga.

Silaturahmi & Peninjauan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Hamka B. Kady berujar Program aspirasi konstituennya akan diupayakan terealisasi melalui kewenangannya di pusat.

“Aspirasi ini kami perjuangkan di Komisi V DPR RI dengan harapan bahwa infrastruktur Desa mampu diperbaiki dan outputnya adalah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dalam proses produksi dan distribusi pertanian masyarakat,” pungkasnya.